Breaking News

Category: Cyber Journalisme Polri

  • Pelayanan Ramah Di SPKT Polda Metro Jaya Bikin Warga Merasa Nyaman

    Pelayanan Ramah Di SPKT Polda Metro Jaya Bikin Warga Merasa Nyaman

    ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya kembali menuai apresiasi dari masyarakat. Seorang warga, Muhamad Ilham Fauzi, mengaku mendapatkan pengalaman positif saat mengurus surat kehilangan STNK pada Rabu (3/12/2025).

    “Saya dilayani dengan prima, baik, cepat, transparan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tim SPKT Polda Metro Jaya,” kata Ilham.

    Kepala Siaga SPKT Polda Metro Jaya, Kompol Deti Juliawati, mengatakan jajarannya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menegaskan seluruh personel SPKT dituntut memberikan pelayanan yang profesional dan humanis.

    “Kami selalu menekankan kepada seluruh anggota agar memberikan pelayanan cepat, tepat, dan transparan. Masyarakat harus merasa aman dan nyaman ketika datang ke kantor polisi untuk mendapatkan layanan,” ujarnya.

    Kompol Deti juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat. Menurutnya, setiap bentuk dukungan publik menjadi motivasi bagi anggota SPKT untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

    “Apresiasi masyarakat menjadi energi positif bagi personel SPKT dalam memberikan pelayanan yang semakin cepat, ramah, dan profesional,” tambahnya.

    Apresiasi warga ini dinilai mencerminkan komitmen Polda Metro Jaya dalam memperkuat pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Polda juga memastikan seluruh layanan tetap mengedepankan prinsip prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

  • Pelayanan SPKT Polda Metro Jaya Sangat Ramah Bikin Warga Merasa Nyaman

    Pelayanan SPKT Polda Metro Jaya Sangat Ramah Bikin Warga Merasa Nyaman

    ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya kembali menuai apresiasi dari masyarakat. Seorang warga, Muhamad Ilham Fauzi, mengaku mendapatkan pengalaman positif saat mengurus surat kehilangan STNK pada Rabu (3/12/2025).

    “Saya dilayani dengan prima, baik, cepat, transparan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tim SPKT Polda Metro Jaya,” kata Ilham.

    Kepala Siaga SPKT Polda Metro Jaya, Kompol Deti Juliawati, mengatakan jajarannya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menegaskan seluruh personel SPKT dituntut memberikan pelayanan yang profesional dan humanis.

    “Kami selalu menekankan kepada seluruh anggota agar memberikan pelayanan cepat, tepat, dan transparan. Masyarakat harus merasa aman dan nyaman ketika datang ke kantor polisi untuk mendapatkan layanan,” ujarnya.

    Kompol Deti juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat. Menurutnya, setiap bentuk dukungan publik menjadi motivasi bagi anggota SPKT untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

    “Apresiasi masyarakat menjadi energi positif bagi personel SPKT dalam memberikan pelayanan yang semakin cepat, ramah, dan profesional,” tambahnya.

    Apresiasi warga ini dinilai mencerminkan komitmen Polda Metro Jaya dalam memperkuat pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Polda juga memastikan seluruh layanan tetap mengedepankan prinsip prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

  • Pelayanan Ramah SPKT Polda Metro Jaya Bikin Warga Merasa Nyaman

    Pelayanan Ramah SPKT Polda Metro Jaya Bikin Warga Merasa Nyaman

    ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya kembali menuai apresiasi dari masyarakat. Seorang warga, Muhamad Ilham Fauzi, mengaku mendapatkan pengalaman positif saat mengurus surat kehilangan STNK pada Rabu (3/12/2025).

    “Saya dilayani dengan prima, baik, cepat, transparan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tim SPKT Polda Metro Jaya,” kata Ilham.

    Kepala Siaga SPKT Polda Metro Jaya, Kompol Deti Juliawati, mengatakan jajarannya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menegaskan seluruh personel SPKT dituntut memberikan pelayanan yang profesional dan humanis.

    “Kami selalu menekankan kepada seluruh anggota agar memberikan pelayanan cepat, tepat, dan transparan. Masyarakat harus merasa aman dan nyaman ketika datang ke kantor polisi untuk mendapatkan layanan,” ujarnya.

    Kompol Deti juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat. Menurutnya, setiap bentuk dukungan publik menjadi motivasi bagi anggota SPKT untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

    “Apresiasi masyarakat menjadi energi positif bagi personel SPKT dalam memberikan pelayanan yang semakin cepat, ramah, dan profesional,” tambahnya.

    Apresiasi warga ini dinilai mencerminkan komitmen Polda Metro Jaya dalam memperkuat pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Polda juga memastikan seluruh layanan tetap mengedepankan prinsip prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

  • Kapolri Evaluasi Proses “Airdrop” Bantuan Agar Logistik Tak Rusak

    Kapolri Evaluasi Proses “Airdrop” Bantuan Agar Logistik Tak Rusak

    Kapolri Evaluasi Proses “Airdrop
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025). (ANTARA/Walda Marison)

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi proses airdrop atau penurunan bantuan melalui udara bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terisolasi agar logistik yang dikirimkan tidak rusak.

    “Terkait dengan bantuan airdrop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan sealing atau kemudian membungkus dengan lebih kuat,” katanya dilansir ANTARA, Rabu, 3 Desember.

    Selain memperkuat pengemasan, tingkat ketinggian helikopter saat pengiriman juga akan diturunkan.

    “Tingkat ketinggiannya pun kami turunkan supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga,” ucapnya.

    Polri telah mengirimkan sejumlah bantuan makanan hingga logistik untuk masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, salah satunya ke wilayah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, Sumut.

    Bantuan ke dua wilayah tersebut disalurkan secara airdrop dengan helikopter.

    Bantuan dijatuhkan di tiga lokasi yang masih terisolasi akibat banjir, yaitu Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Melalui helikopter, petugas menurunkan makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya untuk warga yang telah beberapa hari terisolasi.

  • Kapolri Evaluasi Proses “Airdrop” Bantuan Agar Logistik Tak Rusak

    Kapolri Evaluasi Proses “Airdrop” Bantuan Agar Logistik Tak Rusak

    Kapolri Evaluasi Proses “Airdrop
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025). (ANTARA/Walda Marison)

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi proses airdrop atau penurunan bantuan melalui udara bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terisolasi agar logistik yang dikirimkan tidak rusak.

    “Terkait dengan bantuan airdrop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan sealing atau kemudian membungkus dengan lebih kuat,” katanya dilansir ANTARA, Rabu, 3 Desember.

    Selain memperkuat pengemasan, tingkat ketinggian helikopter saat pengiriman juga akan diturunkan.

    “Tingkat ketinggiannya pun kami turunkan supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga,” ucapnya.

    Polri telah mengirimkan sejumlah bantuan makanan hingga logistik untuk masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, salah satunya ke wilayah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, Sumut.

    Bantuan ke dua wilayah tersebut disalurkan secara airdrop dengan helikopter.

    Bantuan dijatuhkan di tiga lokasi yang masih terisolasi akibat banjir, yaitu Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Melalui helikopter, petugas menurunkan makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya untuk warga yang telah beberapa hari terisolasi.

  • Ribuan Personil Polri Masih Berjibaku Di Lokasi Bencana Sumbar

    Polri melalui Polda Sumatera Barat (Sumbar) terus mengerahkan personelnya untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Ribuan personel masih berjibaku membantu warga, membersihkan pemukiman, hingga memastikan kebutuhan dasar para korban bencana. Sejak hari pertama pascabencana, Polri turun langsung mengevakuasi masyarakat, memulihkan fasilitas umum, dan area pemukiman. Di titik yang terdampak longsor dan berpotensi kemacetan, Kepolisian menurunkan personel untuk mengatur arus lalu lintas. Tidak hanya itu, upaya pencarian korban hilang juga terus dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumbar yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

    Untuk memenuhi kebutuhan harian para pengungsi, Polri juga membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik. Selain itu, pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial masyarakat juga diberikan sebagai upaya membantu pemulihan fisik maupun psikis para korban. “Hingga berita ini diturunkan, personel kami masih bertugas tanpa henti. Kami berkomitmen membantu masyarakat sampai semua wilayah aman dan kebutuhan warga terpenuhi,” tutur Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr (A.P.).

  • Ribuan Personil Polri Masih Berjibaku Di Lokasi Bencana Sumbar

    Polri melalui Polda Sumatera Barat (Sumbar) terus mengerahkan personelnya untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Ribuan personel masih berjibaku membantu warga, membersihkan pemukiman, hingga memastikan kebutuhan dasar para korban bencana. Sejak hari pertama pascabencana, Polri turun langsung mengevakuasi masyarakat, memulihkan fasilitas umum, dan area pemukiman. Di titik yang terdampak longsor dan berpotensi kemacetan, Kepolisian menurunkan personel untuk mengatur arus lalu lintas. Tidak hanya itu, upaya pencarian korban hilang juga terus dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumbar yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

    Untuk memenuhi kebutuhan harian para pengungsi, Polri juga membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik. Selain itu, pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial masyarakat juga diberikan sebagai upaya membantu pemulihan fisik maupun psikis para korban. “Hingga berita ini diturunkan, personel kami masih bertugas tanpa henti. Kami berkomitmen membantu masyarakat sampai semua wilayah aman dan kebutuhan warga terpenuhi,” tutur Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr (A.P.).

  • Pihak Polda Metro Jaya Tegaskan Dasar Hukum Parkir Berbayar

    Polda Metro Jaya Tegaskan Dasar Hukum Parkir Berbayar

    Jakarta – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan adanya parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya. Pengunggah dalam video tersebut menuntut agar parkir digratiskan dengan alasan Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

    Menanggapi hal itu, Kayanma Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal menegaskan bahwa parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab.

    Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir. Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan PMK No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui PNBP.

    Agus menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” tutup AKBP Agus Rizal, seraya memastikan bahwa Polda Metro Jaya terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik.

  • Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Jakarta – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan adanya parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya. Pengunggah dalam video tersebut menuntut agar parkir digratiskan dengan alasan Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

    Menanggapi hal itu, Kayanma Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal menegaskan bahwa parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab.

    Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir. Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan PMK No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui PNBP.

    Agus menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” tutup AKBP Agus Rizal, seraya memastikan bahwa Polda Metro Jaya terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik.

  • FWP: Polda Metro Jaya dan PWI Jaya Kolaborasi Gelar UKW

    FWP: Polda Metro Jaya dan PWI Jaya Kolaborasi Gelar UKW

    JAKARTA – Forum Wartawan Polri (FWP) bersama Polda Metro Jaya menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya untuk menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 15–16 Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme jurnalis yang bertugas meliput aktivitas kepolisian, sekaligus menindaklanjuti instruksi langsung Kapolri.
    Koordinasi pelaksanaan UKW digelar di ruang Kabid Humas Polda Metro Jaya pada Rabu (3/12). Pertemuan tersebut mempertemukan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, serta Ketua FWP Achmad Faruk.


    Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan Polda Metro Jaya memberikan dukungan penuh agar standar kompetensi wartawan yang bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya semakin terverifikasi dan profesional. Menurutnya, UKW merupakan implementasi nyata dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Kapolda sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi ini juga merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri yang harus segera kami realisasikan,” ujar Budi.
    Sebelumnya, Kapolri menyampaikan dukungannya pada program UKW saat menghadiri peluncuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Minggu (30/11). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri tampak berdiskusi serius dengan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir terkait peningkatan kualitas jurnalisme nasional.

    Budi menambahkan, pelaksanaan UKW bukan semata kegiatan administrasi, tetapi langkah strategis memastikan setiap wartawan memiliki kemampuan profesional, memahami etika kerja, serta mampu menyajikan informasi yang akurat kepada publik.
    “UKW bukan hanya meningkatkan kualitas pemberitaan, tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara Polda Metro Jaya dan insan pers,” lanjutnya.
    Sementara itu, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menegaskan pihaknya segera memulai proses teknis pelaksanaan, mulai dari penjadwalan, pendaftaran peserta, hingga penyusunan materi uji sesuai standar Dewan Pers.

    Budi berharap UKW bersama Polda Metro Jaya dan FWP dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem jurnalisme yang kredibel, khususnya bagi wartawan yang meliput bidang kepolisian.
    Penyelenggaraan UKW ini diharapkan menjadi langkah nyata meningkatkan profesionalisme wartawan dan memperkuat kualitas informasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.